Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SEBUAH gerakan senyap namun berdampak lahir di jantung Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Bertajuk “Sekolah Perempuan”, program ini digagas oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset (UKMPR) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto melalui skema Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2025.
Diluncurkan secara resmi pada Minggu (14/07/2025) di Balai Desa Muntang, program ini menyasar pemberdayaan perempuan melalui pembelajaran berbasis kelas dalam tiga bidang strategis: kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kemangkon Dedy Kurniawan, SSTP, M.Si., Kepala Desa Muntang Arif Budiarto, S.Pt., dosen pembimbing Indah Setiawati, S.P., M.P., perwakilan Bidang Kemahasiswaan Unsoed, kader PKK, PIK-R, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Melibatkan mahasiswa lintas disiplin dari enam fakultas di Unsoed, program ini diketuai oleh Dzaki Zain dan dirancang untuk menjadi ruang belajar dua arah—bukan hanya pengabdian, tapi juga pembelajaran sosial.
Dengan mengusung prinsip kolaboratif, program ini membuka ruang diskusi bagi perempuan desa untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tantangan sehari-hari. Para peserta tidak hanya diajak berdiskusi soal pentingnya kebersihan lingkungan atau kesehatan reproduksi, tapi juga bagaimana menyuarakan pendapat di ruang publik dan membangun kepercayaan diri melalui literasi dasar.
Kepala Desa Muntang, Arif Budiarto, menilai program ini sebagai langkah awal membangun ketangguhan perempuan di desa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan pembelajaran yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang mendorong universitas-universitas di Indonesia untuk aktif menumbuhkan potensi desa melalui inovasi sosial.
Di tengah kesibukan akademik dan kompleksitas desa, “Sekolah Perempuan” hadir tidak sebagai proyek semata, melainkan sebagai gerakan akar rumput yang menempatkan perempuan desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek program.
Redaksi01-Alfian
