Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BENGKULU UTARA – Sebanyak 215 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Utara telah menuntaskan proses pendaftaran legalitas Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai persyaratan awal pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) menjelang peluncuran nasional pada 12 Juli 2025.
AHU merupakan bentuk legalitas badan hukum pendirian koperasi yang terdaftar secara daring dan menjadi syarat dasar dalam membentuk koperasi secara resmi. Proses ini menjadi tahapan penting dalam memastikan keberadaan koperasi diakui oleh negara.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, mengungkapkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya telah menyelesaikan proses pendaftaran AHU. Namun, masih ada tahapan lanjutan yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan pengakuan penuh, termasuk penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“KMP di Bengkulu Utara alhamdulillah sudah 100 persen tuntas menyelesaikan administrasi. Namun masih ada sejumlah tahapan untuk menuntaskan pendirian koperasi, hingga diterbitkannya Nomor Induk Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nantinya seluruh target akan tuntas sebelum launching secara nasional 12 Juli mendatang,” ujar Rimiwang Muksin.
Ia menjelaskan bahwa beberapa dokumen penting harus dipersiapkan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi, antara lain akta notaris dan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait pendirian koperasi. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Koperasi untuk diunggah ke sistem daring milik Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Online Data System (ODS).
Setelah proses itu, pengurus koperasi juga diwajibkan mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta membuka rekening di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI, atau BTN. Seluruh proses administrasi dan teknis ini ditargetkan rampung sebelum hari peluncuran resmi koperasi secara nasional.
Peluncuran Koperasi Merah Putih secara nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli menjadi momen penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkulu Utara yang telah menunjukkan kesiapan secara administratif.
Redaksi03
