PROGRAM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah digalakkan pemerintah pusat dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah Papua Barat. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat menyebut inisiatif tersebut berpotensi kuat mengangkat perekonomian desa berbasis potensi lokal.
Ketua HNSI Papua Barat, Ferry Auparay, mengatakan bahwa koperasi berbasis desa akan mempercepat pemerataan distribusi ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur dan akses pasar.
Menurut Ferry, masyarakat kampung di Papua Barat, khususnya petani dan nelayan, kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen atau tangkapan karena terbatasnya akses transportasi dan pasar. Kondisi ini berbeda dengan desa-desa di Pulau Jawa yang telah lebih dahulu terkoneksi secara ekonomi.
Dengan keberadaan Koperasi Merah Putih, potensi lokal seperti hasil laut, pertanian organik, dan kerajinan khas Papua bisa menjadi produk unggulan yang dikelola langsung oleh warga melalui koperasi.Namun demikian, Ferry menekankan bahwa keberhasilan koperasi bukan semata terletak pada pendiriannya, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Pemerintah daerah diminta tidak hanya berhenti pada aspek administratif, melainkan aktif memberikan pelatihan dan pendampingan koperasi.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyebut bahwa saat ini 235 kampung/kelurahan di tujuh kabupaten sedang dalam proses penerbitan akta notaris untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
Secara rinci, Kabupaten Manokwari tercatat memiliki 138 koperasi yang sedang dibentuk, Teluk Bintuni 62, Fakfak 27, Pegunungan Arfak 5, dan Kaimana 3. Sementara Manokwari Selatan dan Teluk Wondama masih terkendala karena belum adanya notaris.
Program Koperasi Merah Putih di Papua Barat tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga simbol keadilan pembangunan yang merata hingga ke ujung timur Indonesia.
Redaksi01-Alfian