Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mengkaji strategi untuk meningkatkan pengaruhnya di sektor perbankan melalui rencana kepemilikan saham mayoritas di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Rencana tersebut mencuat dalam rapat pemegang saham yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/06/2025).
Selama ini, Pemkab Kukar hanya menguasai 2,4 persen saham di BPR. Meski porsinya kecil, nilai investasinya dinilai memberi dampak signifikan. Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur, menyatakan bahwa dari investasi sebesar Rp425 juta, Pemkab mampu memperoleh dividen sekitar Rp60 juta per tahun.
“Saat ini dari nilai investasi sebesar Rp425 juta, kita bisa menerima dividen sekitar Rp60 juta per tahun. Ini menunjukkan kinerja bank yang sehat. Maka wajar kalau kami mempertimbangkan untuk menjadi pemegang saham mayoritas ke depan,” ujar Ahyani.
Peningkatan kepemilikan saham tersebut, lanjut Ahyani, akan dilaporkan kepada Bupati Kukar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan strategis. Jika disetujui, Pemkab Kukar akan berada dalam posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan dan pengembangan BPR ke depan.
“Jika nantinya kita jadi pemegang saham terbesar, maka bank ini bisa diarahkan lebih kuat untuk mendukung pembangunan daerah dan menjadi bank mitra resmi pemerintah. Potensinya besar, tidak hanya untuk pembiayaan, tapi juga inovasi pelayanan keuangan,” tambahnya.
Lebih dari sekadar memperbesar kepemilikan, langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengarahkan BPR menjadi instrumen penggerak inklusi keuangan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional. “Kami tidak ingin BPR stagnan. Harus ada inovasi, perbaikan layanan, dan penguatan peran jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kepemilikan saham mayoritas akan memperkuat arah itu,” tegas Ahyani.
Langkah Pemkab Kukar ini dinilai sejalan dengan visi daerah dalam membentuk sistem keuangan yang lebih adaptif dan berdaya saing. Dengan penguatan BPR sebagai mitra strategis pembangunan, Pemkab berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan relevan dengan dinamika ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara.
Penulis: Hariyadi |Penyunting: Agus Riyanto
