ADVERTORIAL – Pembangunan di tingkat kelurahan kini tidak lagi hanya berbicara soal infrastruktur atau pelayanan masyarakat, tetapi juga soal pengelolaan data. Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu wilayah yang gencar mendorong transformasi digital melalui penguatan sistem pendataan.
Upaya tersebut terlihat dalam Sosialisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 yang digelar beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menghadirkan aparatur dari seluruh kelurahan di Muara Jawa untuk memperdalam keterampilan mereka dalam menggunakan tiga aplikasi penting: Prodeskel, Epdeskel, dan Becik Kukar.
Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, menegaskan bahwa penguasaan teknologi berbasis data merupakan kebutuhan mendesak bagi aparatur kelurahan di era digital. “Sekarang zamannya data real-time. Kalau kita lambat, pembangunan bisa salah arah,” ujarnya Selasa (13/05/2025).
Melalui kegiatan ini, pemerintah kecamatan ingin memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan benar-benar berbasis pada data akurat. Prodeskel dan Epdeskel dikenal sebagai platform nasional yang menyediakan alat untuk menyusun profil desa serta mengevaluasi perkembangan wilayah. Sedangkan Becik Kukar hadir sebagai inovasi lokal yang mendigitalisasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Narasumber dari Sekretariat Daerah menjelaskan, ketiga aplikasi tersebut saling melengkapi dan akan menjadi pondasi kuat bagi pemerintah kelurahan untuk merencanakan program secara lebih terarah.
Tidak hanya teori, para peserta juga langsung mempraktikkan cara mengelola data. Mereka belajar menginput informasi, memperbarui data sektoral, hingga menghasilkan laporan digital. Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan, karena sebagian besar sebelumnya masih kesulitan menyusun data yang lengkap dan sistematis.
“Selama ini, masih banyak kelurahan yang kesulitan menyusun data sektoral secara lengkap dan sistematis. Dengan pelatihan ini, kita ingin mereka bisa mandiri dan cepat dalam pengelolaan data,” tambah Ramli.
Sosialisasi ini tidak hanya berhenti pada praktik teknis, melainkan juga menjadi ruang diskusi terbuka. Aparatur kelurahan saling bertukar pengalaman tentang tantangan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan SDM hingga kendala jaringan internet. Beberapa peserta bahkan menyampaikan masukan agar aplikasi dilengkapi dengan fitur yang lebih ramah pengguna di lapangan.
Diskusi semacam ini memberi nilai tambah, karena pemerintah kecamatan bisa menyerap langsung aspirasi dari pelaksana di tingkat kelurahan. Dengan begitu, implementasi sistem digital bisa lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan.
Kecamatan Muara Jawa menargetkan seluruh kelurahan di wilayahnya mampu menerapkan sistem berbasis aplikasi ini secara penuh sebelum pertengahan 2025. Harapannya, dengan data yang lebih akurat dan terkini, perencanaan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ramli menyebutkan bahwa data yang terintegrasi dapat menjadi tolok ukur bagi evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah kecamatan dapat lebih mudah mengidentifikasi persoalan prioritas dan menyalurkan sumber daya secara efektif.
Langkah Muara Jawa ini sejalan dengan visi Pemkab Kukar dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Menurut Ramli, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menghadapi kompleksitas pembangunan modern. “Ini bukan sekadar pelatihan, tapi bagian dari upaya besar membangun pemerintahan yang adaptif terhadap era digital,” tutupnya.
Dengan fondasi baru dalam tata kelola data, Muara Jawa menegaskan diri sebagai kecamatan yang siap menghadapi tantangan pembangunan berbasis teknologi. Data yang mutakhir, akurat, dan mudah diakses diyakini akan menjadi motor penggerak dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap masyarakat. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agua Riyanto