Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TENGGARONG – Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2024 digelar pada Senin (2/12/2024). Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Advokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Bahaudin Toppo, menyoroti sejumlah capaian serta tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bahaudin menjelaskan, Monev ini menitikberatkan pada penerapan Excellent Service sebagai acuan mutu pelayanan, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). “Hasil ini menunjukkan kepercayaan masyarakat, tetapi tetap menjadi motivasi kami untuk memperbaiki kekurangan,” ujarnya.
Namun, laporan tersebut juga mengungkap beberapa kendala operasional. Salah satunya, Kantor Pos Indonesia belum memiliki SOP yang efektif, sementara Kantor Pajak Pratama Tenggarong harus memangkas frekuensi layanan menjadi satu kali per minggu.
Meski begitu, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat hasil positif. Kantor Pajak Pratama Tenggarong memperoleh skor tertinggi sebesar 98,03, diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan skor 97,54. Disdukcapil juga tercatat sebagai tenant dengan jumlah pengunjung terbanyak, mencapai 34.686 orang. Tingginya angka ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih efisien dan terintegrasi.
Selain itu, evaluasi juga menyoroti instansi yang perlu perhatian lebih, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang belum menetapkan SOP jelas, sehingga pelayanan dinilai kurang optimal. Bahaudin menyebut tantangan ini sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi.
MPP Kukar juga mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Whistle Blower System (WBS), masyarakat diajak berperan aktif memberikan masukan dan menyampaikan keluhan.
“Melalui evaluasi ini, kami menyadari pentingnya kolaborasi yang lebih baik antar instansi untuk mencapai pelayanan yang unggul,” imbuhnya.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur melalui angka kepuasan masyarakat, tetapi juga dari kemudahan akses dan efisiensi yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Penulis: Rasyida | Penyunting: Nursiah
